Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Froggy Jumps

Jugadas 9

Crear copia

Sobre esta actividad

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Creada por

emie ayame

Indonesia

Descarga la versión para jugar en papel

Top 10 resultados

#	Jugador	Acierto	tiempo
1	Kelompok 3 5 de Febrero de 2026	% 90	10:58
2	elsa 28 de Enero de 2026	% 80	01:24
3	celsea 28 de Enero de 2026	% 73	02:51
4	k 4 5 de Febrero de 2026	% 70	11:59
5	Kelompok 1 5 de Febrero de 2026	% 65	09:49
6	amaall 28 de Enero de 2026	% 47	07:09
7	c 28 de Enero de 2026	% 0	01:44

¿Quieres aparecer en el Top 10 de este juego? Inicia sesión para identificarte.

Crea tu propio juego gratis desde nuestro creador de juegos

Compite contra tus amigos para ver quien consigue la mejor puntuación en esta actividad

Crear reto

Quiz de Culpa mía película

Yamila Chavez

Argentina

(176)

Demuestra cuánto sabes sobre la película Culpa mía con este divertido quiz.
OPEN UP 6 UNIT 1 VOCABULARY

karen blixen

España

(101)

Repasamos el vocabulario de la unidad
El valle de los lobos

Marcos Signes

España

(109)

20 preguntas de este maravilloso libro
Salva a la Ranita

Melanie Rodriguez

Estados Unidos

(342)

Contesta las siguientes multiplicaciones correctamente para salvar a la ranita y evitar que caiga al agua, mucha suerte!
Sabiduría animal

Educaplay Educational Resources

España

(15488)

Conviértete en un genio del Reino Animal

		%
	Anónimo	%
		%
		%

Imprime tu juego

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara


Froggy Jumps Kuis Peran Lembaga Lembaga NegaraVersión en línea Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara por emie ayame 1 Peran lembaga negara di bidang sosial tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga a Memberdayakan masyarakat agar Mandiri b Mengendalikan kegiatan ekonomi rakyat c Menetapkan sanksi bagi masyarakat 2 BPJS dikategorikan sebagai badan hukum publik karena a Bergerak di bidang pelayanan umum nonpemerintah b Menyelenggarakan jaminan sosial untuk masyarakat c Memberikan keuntungan bagi negara 3 Makna keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan tidak selalu berarti keterlibatan fisik, melainkan juga a Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah b Pelaksanaan peran sesuai kedudukan dan kemampuan c Kewajiban mengikuti pelatihan militer 4 Perbedaan mendasar antara Kementerian Pertahanan dan TNI terletak pada aspek a Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis b Tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat c Kedudukan sebagai alat negara 5 Keterlibatan negara dalam bidang kebudayaan bertujuan untuk a Menjaga keberlangsungan nilai budaya di tengah perubahan zaman b Mengarahkan perkembangan budaya agar sesuai dengan kepentingan nasional c Menyeragamkan budaya sebagai identitas nasional 6 Kepercayaan publik terhadap stabilitas negara secara filosofis bersumber pada a Konsistensi lembaga negara dalam menjalankan otoritas sesuai spesialisasi fungsinya b Kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi seluruh kegiatan ekonomi warga secara langsung c Keseragaman pola pikir antara pengelolaan negara dan dinamika aspirasi kelompok mayoritas 7 Dalam ekosistem politik fungsi pengawasan seringkali dianggap menghambat percepatan pembangunan. Namun, esensi dari pengawasan tersebut adalah a Mempercepat proses transformasi kebijakan publik akibat adanya terhadap krisis ekonomi global b Memberikan legitimasi hukum bahwa setiap tindakan kekuasaan memiliki landasan penerapan yang sesuai c Menjamin bahwa sikap asuransi tampak minoritas dapat diakomodasi dalam praktik hukum terbaru 8 Stabilitas moneter merupakan pilar ekonomi nasional. Parameter teknis yang menandai keberhasilan peran bank sentral dalam konteks ini adalah a Peningkatan cadangan devisa melalui pembatasan akses pasar bagi produk manufaktur asing b Mitigasi volatilitas nilai tukar untuk menjaga ekspektasi inflasi dan kepastian usaha c Optimalisasi penyaluran likuiditas untuk menandai proyek strategi nasional secara mandiri 9 Intervensi negara sebagai regulator ekonomi melalui penerbitan kebijakan bertujuan untuk a Menghilangkan kompetisi antara pelaku usaha guna mencapai stabilitas harga yang absolut b Memberikan perlindungan subsidi penuh bagi pengusaha lokal agar mampu mendominasi pasar c Mengoreksi distorsi pasar agar tercipta arena persaingan yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi 10 Menteri negara dalam sistem presidensial merupakan pembantu presiden. Implikasi dari kedudukan ini dalam sistem pemerintahan adalah a Kewenangan menteri bersifat derivatif yakni bersumber dari delegasi tugas oleh pemimpin eksekutif b Menteri memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah kebijakan sektor tanpa supervisi pimpinan c Menteri secara kolektif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atas kinerja sektoralnya 11 Kehadiran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam tata kelola ekonomi dimaksudkan untuk a Mencegah perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat akses pasar b Mengatur struktur pemilihan modal agar tidak terjadi pemusatan pada pihak asing c Menetapkan standarisasi harga komoditas utama untuk menjaga daya beli rakyat bawah 12 Isu lintas sektoral yang mengalami kebuntuan koordinasi di tingkat Kementerian teknis diselesaikan melalui a Penyerahan keputusan kepada dewan perwakilan untuk dilakukan pemungutan suara nasional b Diskusi strategis di tingkat Kementerian koordinator untuk menghasilkan putusan yang integratif c Pembatalan seluruh draft kebijakan untuk dilakukan pengkajian ulang oleh lembaga independen 13 Negara bertanggung jawab atas Kesejahteraan Sosial melalui perlindungan bagi masyarakat rentan. Secara konstitusional peran ini diwujudkan dengan a Menghapuskan seluruh pungutan pajak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan b Menjamin distribusi kekayaan negara secara merata melalui sistem bagi hasil ekonomi nasional c Menyelenggarakan skema perlindungan sosial untuk memitigasi resiko sosial masyarakat lemah 14 Prinsip non diskriminasi dalam pelayanan nan sosial menuntut lembaga negara untuk a Memprioritaskan bantuan kepada warga negara yang berdomisili di wilayah konflik militer b Menyelenggarakan pelayanan berdasarkan standar kebutuhan tanpa melibat atribut identitas c Memberikan kompensasi lebih kepada warga negara yang telah lama mengabdi pada negara 15 Dalam konteks otonomi daerah, peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota ditekankan pada a Fungsi fasilitasi dan pemberdayaan potensi kesejahteraan di tingkat lokal b Pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan standar kemiskinan yang berbeda dari pusat c Kewenangan untuk membatalkan program jaminan sosial pusat jika dianggap tidak relevan 16 Kebudayaan jasmaniah(material culture) dalam analisis sosiologis didefinisikan sebagai a Kekuatan spiritual masyarakat yang digunakan untuk menjaga kesucian peninggalan sejarah b Produk fisik hasil olah Cipta manusia untuk memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan c Aturan perilaku tertulis yang diwariskan untuk mengatur cara berpakaian warga negara 17 Sistem pertahanan rakyat semesta mengikutsertakan warga negara sebagai komponen pendukung.Hal ini bermakna a Keterlibatan masyarakat dalam bela negara merupakan perwujudan hak dan kewajiban hukum b Setiap warga negara secara otomatis menjadi anggota chat dengan militer yang siap tempur c Masyarakat sipil diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap musuh negara 18 Pengelolaan aset di kementerian yang membidangi pertahanan harus dilakukan secara akuntabel dengan tujuan a Menerapkan klasifikasi akses terbatas pada data inventaris guna menjaga kerahasiaan negara b Meningkatkan profitabilitas aset militer melalui kerjasama komersial dengan pihak asing c Membangun postur pertahanan yang kredibel melalui efisiensi penggunaan sumber daya 19 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki spesialisasi peran dalam a Melakukan operasi militer selain perang di wilayah konflik yang melibatkan kedaulatan b Menyelenggarakan ketertiban,pelayanan,masyarakat dan penegakan hukum dalam negeri c Menyusun regulasi Pertahanan Nasional yang melibatkan unsur kekuatan sipil bersenjata 20 Pelaksanaan tugas lembaga negara yang menentang dari pusat hingga ke daerah merupakan strategi untuk a Menjamin koherensi pelaksanaan kebijakan strategis nasional di seluruh jenjang wilayah b Menghilangkan variasi kebijakan daerah agar tidak terjadi persaingan antar kepala daerah c Memastikan pengawasan anggaran dilakukan secara sentralistik tanpa keterlibatan daerah

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Froggy Jumps

Sobre esta actividad

Creada por

Descarga la versión para jugar en papel

Top juegos

Froggy Jumps

Quiz de Culpa mía película

Froggy Jumps

OPEN UP 6 UNIT 1 VOCABULARY

Froggy Jumps

El valle de los lobos

Froggy Jumps

Salva a la Ranita

Froggy Jumps

Sabiduría animal

Froggy Jumps

Kuis Peran Lembaga Lembaga NegaraVersión en línea

por emie ayame

Peran lembaga negara di bidang sosial tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga

BPJS dikategorikan sebagai badan hukum publik karena

Makna keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan tidak selalu berarti keterlibatan fisik, melainkan juga

Perbedaan mendasar antara Kementerian Pertahanan dan TNI terletak pada aspek

Keterlibatan negara dalam bidang kebudayaan bertujuan untuk

Kepercayaan publik terhadap stabilitas negara secara filosofis bersumber pada

Dalam ekosistem politik fungsi pengawasan seringkali dianggap menghambat percepatan pembangunan. Namun, esensi dari pengawasan tersebut adalah

Stabilitas moneter merupakan pilar ekonomi nasional. Parameter teknis yang menandai keberhasilan peran bank sentral dalam konteks ini adalah

Intervensi negara sebagai regulator ekonomi melalui penerbitan kebijakan bertujuan untuk

Menteri negara dalam sistem presidensial merupakan pembantu presiden. Implikasi dari kedudukan ini dalam sistem pemerintahan adalah

Kehadiran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam tata kelola ekonomi dimaksudkan untuk

Isu lintas sektoral yang mengalami kebuntuan koordinasi di tingkat Kementerian teknis diselesaikan melalui

Negara bertanggung jawab atas Kesejahteraan Sosial melalui perlindungan bagi masyarakat rentan. Secara konstitusional peran ini diwujudkan dengan

Prinsip non diskriminasi dalam pelayanan nan sosial menuntut lembaga negara untuk

Dalam konteks otonomi daerah, peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota ditekankan pada

Kebudayaan jasmaniah(material culture) dalam analisis sosiologis didefinisikan sebagai

Sistem pertahanan rakyat semesta mengikutsertakan warga negara sebagai komponen pendukung.Hal ini bermakna

Pengelolaan aset di kementerian yang membidangi pertahanan harus dilakukan secara akuntabel dengan tujuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki spesialisasi peran dalam

Pelaksanaan tugas lembaga negara yang menentang dari pusat hingga ke daerah merupakan strategi untuk