Froggy Jumps TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RIVersión en línea Materi Pendidikan Pancasila Kelas 8 - Pedoman Negaraku por Pak War 1 Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling tinggi dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia adalah... a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) b Undang-Undang (UU) c Peraturan Pemerintah (PP) 2 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum yang berada tepat di bawah UUD NRI Tahun 1945 adalah... a Peraturan Presiden (Perpres) b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) c Undang-Undang (UU) 3 Dasar hukum yang mengatur tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah... a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 4 Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan yang... a Setara, berada di urutan ketiga b Setara, berada di urutan kelima c Berbeda, UU lebih tinggi 5 Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut... a Peraturan Pemerintah (PP) b Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) c Peraturan Presiden (Perpres) 6 Di dalam tata urutan perundang-undangan, Peraturan Presiden (Perpres) terletak di bawah... a Undang-Undang Dasar (UUD) b Peraturan Pemerintah (PP) c Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 7 Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah adalah... a Lex Specialis Derogat Legi Generalis b Lex Posterior Derogat Legi Priori c Lex Superior Derogat Legi Inferiori 8 Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden adalah... a Undang-Undang (UU) b Peraturan Pemerintah (PP) c Peraturan Presiden (Perpres) 9 Yang termasuk produk hukum di tingkat daerah Provinsi adalah... a Peraturan Desa b Peraturan Bupati c Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 10 Dalam sistem hukum, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini disebut prinsip... a Asas Otonomi Daerah b Eksklusifitas c Asas Kepatuhan Hierarki 11 Peraturan perundang-undangan yang menempati urutan paling bawah dalam hierarki menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah... a Peraturan Gubernur (Pergub) b Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) c Peraturan Presiden (Perpres) 12 Apa yang dimaksud dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis? a Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah b Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum c Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama 13 Peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib bersumber pada... a Pancasila b Peraturan Presiden (Perpres) c Undang-Undang (UU) 14 Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), manakah yang harus dijadikan acuan? a Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) b Peraturan Pemerintah (PP) c Keduanya dibatalkan 15 Yang berhak menguji (menilai) Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah lembaga... a Mahkamah Agung (MA) b Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) c Mahkamah Konstitusi (MK)
Crear