Crear
Descargar
Obtener Plan Académico
Compartir juego
Intégralo en tu plataforma

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.
Descargar
Has superado el número máximo de juegos que puedes integrar en Google Classroom con tu Plan actual.

Para integrar tantos juegos como quieras en Google Classroom, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

Has superado el número máximo de juegos que puedes integrar en Microsoft Teams con tu Plan actual.

Para integrar tantos juegos como quieras en Microsoft Teams, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

La descarga de juegos es una característica exclusiva para usuarios con un Plan Académico o un Plan Comercial.

Obtén ahora tu Plan Académico o Comercial y comienza a integrar tus juegos en tu LMS, web o blog.

Si lo deseas, puedes descargar un juego de prueba aquí y probar su integración:

Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi Global

Completar Frases

Jugadas 2

Sobre esta actividad

Peserta mendeskripsikan arti tiap sila, menjelaskan konsep ideologi beserta karakteristiknya, dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara melalui studi kasus

Creada por

Indonesia

Descarga la versión para jugar en papel

Crea tu propio juego gratis desde nuestro creador de juegos
Compite contra tus amigos para ver quien consigue la mejor puntuación en esta actividad

Top juegos

%
Anónimo
Anónimo
%
%
%
Has superado el número máximo de juegos que puedes imprimir con tu Plan actual.

Para imprimir tantos juegos como quieras, necesitas un Plan Académico o un Plan Comercial.

Imprime tu juego
Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi Global
 

Completar Frases

Pancasila sebagai Ideologi Negara: Makna, Relasi, dan Implementasi GlobalVersión en línea

Peserta mendeskripsikan arti tiap sila, menjelaskan konsep ideologi beserta karakteristiknya, dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara melalui studi kasus

por Melon
1

bukan sekadar kumpulan sila yang ; setiap sila saling melengkapi dalam bangsa . Misalnya , prinsip ketuhanan memengaruhi etika sosial yang pada gilirannya mendukung penghormatan , sementara persatuan memerlukan keadilan sosial agar . Oleh karena itu penerapan satu sila seringkali memperkuat pelaksanaan sila lainnya , sehingga perlu diuji terhadap keseluruhan nilai Pancasila . Pemahaman hubungan fungsional antar - sila membantu warga membuat keputusan yang kontekstual dan berintegritas .

2

Sila pertama , , menegaskan pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai dasar moral bersama yang menghormati perbedaan agama . Makna praktisnya mencakup jaminan , pencegahan diskriminasi , dan tata nilai yang menjadi rujukan . Dalam kehidupan bernegara , sila ini mendorong kebijakan yang menjamin hak ibadah sekaligus antarumat . Pemahaman sila pertama menjadi landasan dialog antar dalam masyarakat majemuk .

3

Sila kedua mengandung ajakan untuk menghormati , menolak perlakuan sewenang - wenang , dan menjunjung prinsip keadilan dalam . Konsep beradab menekankan etika interaksi yang menjauhkan kekerasan serta menjunjung penghormatan terhadap individu . Implementasinya terlihat dalam hukum , layanan publik yang adil , dan pendidikan nilai kemanusiaan di sekolah . Dengan demikian sila ini menjadi tolok ukur kualitas perlindungan di negara .

4

berarti menyatukan berbagai suku , budaya , dan bahasa ke dalam yang inklusif . Nilai persatuan menuntut sikap mengedepankan sekaligus menghargai perbedaan lokal agar dapat dirasakan bersama . Dalam praktiknya , persatuan diuji ketika muncul konflik sektoral ; di sinilah peran , kompromi , dan kepemimpinan yang adil menjadi penyangga . Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan rasa kebangsaan memainkan peran penting dalam membangun solidaritas antarkelompok .

5

Sila keempat menempatkan di tangan yang diwujudkan melalui mekanisme yang beretika , termasuk untuk mufakat . Nilai ini menekankan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan suara mayoritas dan perlindungan agar kebijakan adil dan berkelanjutan . Musyawarah membuka ruang partisipasi warga sehingga kebijakan meningkat dan praktik demokrasi menjadi bermartabat . Pendidikan politik yang memadai diperlukan agar pemilih dapat berkontribusi secara kritis dan bertanggung jawab .

6

menuntut peluang ekonomi , akses pendidikan , dan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh rakyat . Prinsip ini menolak akumulasi kekayaan pada segelintir pihak tanpa mekanisme yang adil , sehingga kebijakan fiskal dan sosial perlu diarahkan untuk mengurangi . Implementasinya melibatkan program pro - rakyat , regulasi pasar , dan bagi kelompok rentan . Indikator keadilan sosial sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan inklusif .

7

Pancasila sering disebut terbuka karena menyediakan kerangka nilai untuk menyesuaikan kebijakan dengan zaman tanpa kehilangan . Sebagai ideologi , Pancasila menyatukan aspek moral , politik , dan sosial yang menjadi pedoman penyusunan konstitusi dan peraturan . Sifat terbuka ini memungkinkan sambil menjaga konsistensi nilai dasar bangsa . Pemahaman karakter ideologi membantu warga kebijakan yang bertentangan dengan nilai bersama .

8

dirumuskan sebagai dasar negara yang selanjutnya diaktualisasikan dalam konstitusi , yaitu , sehingga nilai - nilai dasar harus tercermin dalam norma hukum . UUD 1945 menerjemahkan prinsip - prinsip Pancasila ke dalam struktur kenegaraan , dan kewajiban warga , serta mekanisme pengawasan lembaga - lembaga negara . Hubungan ini memastikan bahwa yang dibuat pararel dengan nilai Pancasila agar tidak bertentangan dengan . Peran lembaga konstitusional menjadi krusial untuk menjaga konsistensi ini .

9

Ciri utama Pancasila meliputi , keseimbangan antara dan kolektif , serta yang menekankan solusi kontekstual . Berbeda dengan ideologi , Pancasila memberi ruang bagi dialog antarnilai dan penyesuaian kebijakan nyata . Sifat ini membuat Pancasila relevan untuk digunakan sebagai pedoman yang berorientasi pada . Warga yang memahami ciri - ciri tersebut akan lebih mampu membedakan kebijakan populis dari kebijakan yang berlandaskan nilai .

10

berfungsi menguji undang - undang terhadap sehingga menjadi penjaga konsistensi hukum dengan nilai dasar negara . Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila dapat melalui mekanisme . Peran pengawasan semacam ini penting untuk mencegah legislasi yang melanggar dan prinsip konstitusional . Oleh sebab itu , independensi dan akses publik terhadap lembaga menjadi elemen penentu efektivitasnya .

¿Estás seguro que quieres abandonar la página?

Al abandonar la página perderás el progreso del juego.