Presentación: BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

Creada por

Anisahh Eka Widiarti30

Indonesia

Jugador

Acierto

tiempo

Anisahh Eka Widiarti30

4 de Noviembre de 2025

% 100

00:21


BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam KonstitusiVersión en línea Mari belajar bersama! por Anisahh Eka Widiarti30 1 PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembatasan kekuasaan dalam konstitusi 2 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu menganalisis pembatasan kekuasaan dalam konstitusi 3 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi 4 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi 5 VIDEO PEMBELAJARAN Simaklah vidio pembelajaran berikut! 6 Teori Trias Politika (Montesquieu) Diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (The Spirit of Laws) tahun 1748. Tujuan utama yaitu mencegah kekuasaan terpusat pada satu tangan (anti tirani). Kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama agar saling mengontrol. 7 Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika Legislatif : Fungsinya membuat undang-undang Lembaga di Indonesia DPR dan DPD Eksekutif : Fungsinya melaksanakan undang-undang Lembaga di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden Yudikatif: Fungsinya menegakkan hukum dan mengadili Lembaga di indonesia Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) 8 Checks and Balances dalam Negara Demokratis Checks adalah kontrol atau pengawasan antar lembaga negara. Balances adalahkeseimbangan agar tidak ada lembaga yang terlalu kuat. Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis. Contoh dalam praktik: DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi Presiden. MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR, tetapi tidak dapat menetapkannya sendiri. 9 Peran Konstitusi dalam Membatasi Kekuasaan Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara. Berfungsi sebagai: Alat pengendali kekuasaan (limiting power). Pedoman penyelenggaraan negara. Pelindung hak-hak warga negara. 10 Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang membantu dalam berbagai bidang. Presiden tidak dapat membuat undang-undang sendiri, hanya mengusulkan. Masa jabatan dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 UUD 1945). Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR melalui putusan MK jika terbukti melanggar hukum atau konstitusi. 11 Pembatasan Kekuasaan Legislatif Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif. Produk hukum DPR dapat dibatalkan oleh MK jika bertentangan dengan UUD 1945. DPR juga diawasi oleh publik dan lembaga penegak hukum agar tidak menyalahgunakan fungsi pengawasan. 12 Pembatasan Kekuasaan Yudikatif Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Hakim harus independen dan bebas dari intervensi politik. Putusan pengadilan wajib berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan. Ada Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi perilaku hakim agar tetap beretika dan profesional. 13 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. Menganut sistem pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi (checks and balances). Lembaga-lembaga negara utama: MPR – menetapkan dan mengubah UUD. Presiden – kepala negara dan pemerintahan. DPR & DPD – fungsi legislasi dan pengawasan. MA, MK, KY – kekuasaan kehakiman. BPK – memeriksa keuangan negara secara independen. 14 Terima kasih Terima kasih! Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya!

BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam KonstitusiVersión en línea

Mari belajar bersama!

por Anisahh Eka Widiarti30

PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI

Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembatasan kekuasaan dalam konstitusi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8

Mahasiswa mampu menganalisis pembatasan kekuasaan dalam konstitusi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub-CPMK 8: Menganalisis Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

VIDEO PEMBELAJARAN

Simaklah vidio pembelajaran berikut!

Teori Trias Politika (Montesquieu)

Diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (The Spirit of Laws) tahun 1748.
Tujuan utama yaitu mencegah kekuasaan terpusat pada satu tangan (anti tirani).
Kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama agar saling mengontrol.

Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika

Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika

Legislatif :

Fungsinya membuat undang-undang

Lembaga di Indonesia DPR dan DPD

Eksekutif :

Fungsinya melaksanakan undang-undang

Lembaga di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden

Yudikatif:

Fungsinya menegakkan hukum dan mengadili

Lembaga di indonesia Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Checks and Balances dalam Negara Demokratis

Checks adalah kontrol atau pengawasan antar lembaga negara.
Balances adalahkeseimbangan agar tidak ada lembaga yang terlalu kuat.
Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.

Contoh dalam praktik:

DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi Presiden.
MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945.
Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR, tetapi tidak dapat menetapkannya sendiri.

Peran Konstitusi dalam Membatasi Kekuasaan

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara.
Berfungsi sebagai:

Alat pengendali kekuasaan (limiting power).
Pedoman penyelenggaraan negara.
Pelindung hak-hak warga negara.

Pembatasan Kekuasaan Eksekutif

Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang membantu dalam berbagai bidang.
Presiden tidak dapat membuat undang-undang sendiri, hanya mengusulkan.
Masa jabatan dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 UUD 1945).
Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR melalui putusan MK jika terbukti melanggar hukum atau konstitusi.

Pembatasan Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
DPR tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif.
Produk hukum DPR dapat dibatalkan oleh MK jika bertentangan dengan UUD 1945.
DPR juga diawasi oleh publik dan lembaga penegak hukum agar tidak menyalahgunakan fungsi pengawasan.

Pembatasan Kekuasaan Yudikatif

Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Hakim harus independen dan bebas dari intervensi politik.
Putusan pengadilan wajib berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan.
Ada Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi perilaku hakim agar tetap beretika dan profesional.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
Menganut sistem pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi (checks and balances).
Lembaga-lembaga negara utama:
MPR – menetapkan dan mengubah UUD.
Presiden – kepala negara dan pemerintahan.
DPR & DPD – fungsi legislasi dan pengawasan.
MA, MK, KY – kekuasaan kehakiman.
BPK – memeriksa keuangan negara secara independen.

Terima kasih

Terima kasih! Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya!

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam Konstitusi

Presentación

Sobre esta actividad

Creada por

Descarga la versión para jugar en papel

Top juegos

BAB 8 - Pembatasan Kekuasaan dalam KonstitusiVersión en línea

por Anisahh Eka Widiarti30

PEMBATASAN KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

VIDEO PEMBELAJARAN

Teori Trias Politika (Montesquieu)

Tiga Cabang Kekuasaan Menurut Trias Politika

Checks and Balances dalam Negara Demokratis

Peran Konstitusi dalam Membatasi Kekuasaan

Pembatasan Kekuasaan Eksekutif

Pembatasan Kekuasaan Legislatif

Pembatasan Kekuasaan Yudikatif

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Terima kasih

		%
	Anónimo	%
		%
		%