Presentación: BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di Indonesia


BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di IndonesiaVersión en línea Mari kita belajar bersama!! por Anisahh Eka Widiarti30 1 PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN LEMBAGA KONSTITUSI DI INDONESIA Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penegakan hukum dan peran lembaga konstitusi di indonesia 2 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 3 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 4 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia 5 VIDEO PEMBELAJARAN Perhatikan video berikut ini! 6 Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945). Penegakan hukum adalah kunci untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Melibatkan sinergi berbagai lembaga negara sesuai fungsinya. 7 Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Kepolisian RI (POLRI) Tugas: Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana; memelihara keamanan dan ketertiban; melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kejaksaan RI Tugas: Penuntutan perkara pidana; melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan; melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Mahkamah Agung (MA) & Badan Peradilan di Bawahnya Tugas: Kekuasaan Kehakiman; mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi (MA). Menegakkan hukum dan keadilan. 8 Mekanisme Judicial Review Judicial Review adalah wewenang lembaga peradilan untuk menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Tujuan Utama: Menjaga Supremasi Konstitusi/Hukum. Melindungi Hak Konstitusional warga negara. Dua Lembaga Pelaksana di Indonesia: Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Menguji UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Agung (MA) yaitu Menguji Peraturan di bawah UU terhadap UU. 9 Mekanisme Judicial Review Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) 1. Pengajuan Permohonan: Diajukan secara tertulis (offline/online) kepada MK. Harus mencantumkan legal standing pemohon dan posita (alasan permohonan). 2. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan: Dilakukan oleh Panel Hakim. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Jika kurang jelas, pemohon diberi kesempatan untuk perbaikan. 3. Sidang Pemeriksaan Lanjutan: Sidang Pleno oleh 9 Hakim Konstitusi. Mendengarkan keterangan Pemohon, Pemerintah (Presiden), DPR, serta Saksi dan Ahli. 4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): Hakim membahas dan mengambil keputusan secara tertutup berdasarkan fakta persidangan. 5. Sidang Pengucapan Putusan: Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Putusan bersifat Final dan Mengikat (erga omnes), artinya berlaku seketika dan untuk semua orang. Jenis Putusan: Menolak, Mengabulkan, atau Tidak Dapat Diterima. 10 Mekanisme judicial review Mekanisme Judicial Review Permohonan diajukan ke MA melalui Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara. MA memeriksa dan memutus apakah peraturan di bawah UU tersebut bertentangan dengan UU. Jika dikabulkan, MA menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum. 11 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Definisi: Sengketa yang timbul akibat satu lembaga negara (LN) merasa kewenangan konstitusionalnya dikurangi, diambil, dihalangi, atau dirugikan oleh tindakan lembaga negara lain. Tujuan: Memastikan setiap Lembaga Negara menjalankan kewenangannya sesuai batasan yang diberikan oleh UUD 1945. Lembaga yang Berwenang Memutus: Mahkamah Konstitusi (MK). 12 Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Memantau kebebasan berpendapat, mengajukan gugatan terhadap kebijakan diskriminatif. Mengawasi anggaran dan kekayaan pejabat, mengajukan Judicial Review terhadap UU yang melemahkan lembaga anti-korupsi. Mengawasi proses Pemilu dan Pilkada, menuntut transparansi, dan mengajukan gugatan hasil Pemilu jika terjadi kecurangan. Membela hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 13 TERIMA KASIH!

1

PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN LEMBAGA KONSTITUSI DI INDONESIA

Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penegakan hukum dan peran lembaga konstitusi di indonesia

2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia

3

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia

4

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Sub CPMK 10: Menganalisis Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Konstitusi di Indonesia

5

VIDEO PEMBELAJARAN

Perhatikan video berikut ini!

6

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945).
Penegakan hukum adalah kunci untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat.
Melibatkan sinergi berbagai lembaga negara sesuai fungsinya.

7

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Peran Lembaga Negara dalam Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kepolisian RI (POLRI)

Tugas: Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana; memelihara keamanan dan ketertiban; melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kejaksaan RI

Tugas: Penuntutan perkara pidana; melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan; melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

Mahkamah Agung (MA) & Badan Peradilan di Bawahnya

Tugas: Kekuasaan Kehakiman; mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi (MA). Menegakkan hukum dan keadilan.

8

Mekanisme Judicial Review

Judicial Review adalah wewenang lembaga peradilan untuk menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Tujuan Utama:

Menjaga Supremasi Konstitusi/Hukum.
Melindungi Hak Konstitusional warga negara.

Dua Lembaga Pelaksana di Indonesia:

Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Menguji UU terhadap UUD 1945.
Mahkamah Agung (MA) yaitu Menguji Peraturan di bawah UU terhadap UU.

9

Mekanisme Judicial Review

Mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Pengajuan Permohonan:

Diajukan secara tertulis (offline/online) kepada MK.
Harus mencantumkan legal standing pemohon dan posita (alasan permohonan).

2. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan:

Dilakukan oleh Panel Hakim.
Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
Jika kurang jelas, pemohon diberi kesempatan untuk perbaikan.

3. Sidang Pemeriksaan Lanjutan:

Sidang Pleno oleh 9 Hakim Konstitusi.
Mendengarkan keterangan Pemohon, Pemerintah (Presiden), DPR, serta Saksi dan Ahli.

4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH):

Hakim membahas dan mengambil keputusan secara tertutup berdasarkan fakta persidangan.

5. Sidang Pengucapan Putusan:

Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
Putusan bersifat Final dan Mengikat (erga omnes), artinya berlaku seketika dan untuk semua orang.
Jenis Putusan: Menolak, Mengabulkan, atau Tidak Dapat Diterima.

10

Mekanisme judicial review

Mekanisme Judicial Review

Permohonan diajukan ke MA melalui Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara.
MA memeriksa dan memutus apakah peraturan di bawah UU tersebut bertentangan dengan UU.
Jika dikabulkan, MA menyatakan peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum.

11

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Definisi: Sengketa yang timbul akibat satu lembaga negara (LN) merasa kewenangan konstitusionalnya dikurangi, diambil, dihalangi, atau dirugikan oleh tindakan lembaga negara lain.
Tujuan: Memastikan setiap Lembaga Negara menjalankan kewenangannya sesuai batasan yang diberikan oleh UUD 1945.
Lembaga yang Berwenang Memutus: Mahkamah Konstitusi (MK).

12

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi

Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Memantau kebebasan berpendapat, mengajukan gugatan terhadap kebijakan diskriminatif.
Mengawasi anggaran dan kekayaan pejabat, mengajukan Judicial Review terhadap UU yang melemahkan lembaga anti-korupsi.
Mengawasi proses Pemilu dan Pilkada, menuntut transparansi, dan mengajukan gugatan hasil Pemilu jika terjadi kecurangan.
Membela hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

13

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di Indonesia

Presentación

Sobre esta actividad

Creada por

Descarga la versión para jugar en papel

Top juegos

BAB 10 - Penegakan Hukum Dan Peran Lembaga Konstitusi Di IndonesiaVersión en línea

por Anisahh Eka Widiarti30

PENEGAKAN HUKUM DAN PERAN LEMBAGA KONSTITUSI DI INDONESIA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

VIDEO PEMBELAJARAN

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Peran Lembaga negara dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia

Mekanisme Judicial Review

Mekanisme Judicial Review

Mekanisme judicial review

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusi

TERIMA KASIH!

		%
	Anónimo	%
		%
		%